Namun, terdapat aspek hukum yang perlu diperhatikan. MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara itu.
Dengan demikian, putusan tersebut bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden dan tidak memuat perintah agar Gibran mengundurkan diri.
Penjelasan ini penting untuk membedakan pertimbangan hukum MK mengenai bukti persyaratan pendidikan dengan keputusan politik atau pribadi Gibran untuk mengajukan pengunduran diri.
Gibran Serahkan Surat kepada Pimpinan MPR
Setelah bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Gibran mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri tersebut pada Kamis siang.
Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 20 menit. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut keterangan yang diberikan, Gibran juga meminta pimpinan MPR segera memproses surat tersebut.
MPR selanjutnya menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah kelembagaan yang harus dilakukan menyusul pengajuan pengunduran diri tersebut.
MPR Jadwalkan Rapat Gabungan Jumat
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan membahas persiapan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Selain itu, sejumlah agenda lain disiapkan, antara lain pembahasan rancangan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden, pembentukan tim verifikasi persyaratan calon, serta pembentukan tim ad hoc penyusun rancangan Ketetapan MPR.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Hingga Kamis (12/11/2026), surat pengunduran diri Gibran disebut telah disampaikan kepada Presiden dan pimpinan MPR. Proses selanjutnya masih menunggu pembahasan dalam rapat gabungan MPR. ***
