Langkah tersebut ditujukan untuk menutup peluang manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Presiden memberikan contoh adanya kemungkinan komoditas yang diekspor sebanyak 100 ton, tetapi dilaporkan hanya 50 ton atau bahkan 30 ton.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” tegasnya.
Perubahan yang Menyasar Sistem Pengelolaan
Pernyataan Prabowo memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memperbesar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Bagi daerah penghasil tambang seperti Sulawesi Tengah, kebijakan ini menjadi isu yang perlu dicermati karena berkaitan dengan pengelolaan izin, investasi, pembagian keuntungan, dan penerimaan negara.
Meski demikian, dalam pidatonya Presiden belum merinci mekanisme teknis perubahan kepemilikan saham, penghitungan porsi 70 persen, maupun skema pengembalian modal investor. (Red)
