Langkah tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan serta mengetahui dampak yang terjadi di wilayah terdampak. Namun, hingga Jumat (21/8), kondisi kekeringan di sembilan desa tersebut masih berlangsung.
Data BNPB menunjukkan luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 1.400 hektare. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai luas sektor pertanian yang berada dalam tekanan akibat terbatasnya ketersediaan air.
Sementara itu, kondisi sumber air di Desa Kayu Agung juga menjadi perhatian karena debitnya hanya berada di kisaran 25 persen dari kondisi normal. Jika kondisi tanpa curah hujan terus berlangsung, ketersediaan air akan menjadi salah satu faktor yang perlu terus dipantau oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.
Penanganan kekeringan membutuhkan pemantauan kondisi lapangan secara berkala. Asesmen dan kaji cepat yang dilakukan BPBD menjadi bagian dari upaya untuk mengetahui perkembangan sumber air, kondisi lahan persawahan, serta kebutuhan masyarakat di desa-desa yang terdampak.
Kekeringan di Parigi Moutong menjadi salah satu kejadian bencana yang masuk dalam laporan BNPB pada periode Kamis hingga Jumat, 20–21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, BNPB juga mencatat sejumlah kejadian bencana lain, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
Untuk Parigi Moutong, persoalan utama yang tercatat adalah belum adanya curah hujan yang berdampak terhadap ketersediaan air dan lahan pertanian. Kondisi tersebut masih berlangsung sampai laporan terakhir BNPB pada Jumat (21/8).
Pemerintah daerah bersama BPBD dan masyarakat masih perlu memantau perkembangan kondisi di sembilan desa terdampak. Perubahan debit sumber air serta perkembangan cuaca menjadi bagian dari kondisi yang perlu diperhatikan dalam penanganan kekeringan.
Hingga laporan terakhir, kekeringan masih melanda sembilan desa di Kabupaten Parigi Moutong dan berdampak terhadap sekitar 1.400 hektare lahan sawah. Debit sumber air utama di Desa Kayu Agung yang hanya sekitar 25 persen dari kondisi normal menjadi salah satu indikator bahwa kondisi kekeringan masih berlangsung.
Sebagai informasi, BMKG telah menyampaikan sejak Maret 2026 lalu bahwa Indonesia akan mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksi tersebut diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.
