Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memperkuat langkah percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin, 28 September 2026.
Rakor yang dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah itu tidak hanya membahas target pembangunan rumah tahun ini. Pemerintah daerah juga mulai menyiapkan kebutuhan perumahan untuk 2027 agar pembangunan tidak sekadar mengejar angka, tetapi benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengatakan, percepatan program perumahan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang selama ini membuat pembangunan rumah berjalan tidak maksimal.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, persoalan pembangunan rumah di Sulawesi Tengah tidak hanya menyangkut anggaran. Kondisi geografis, distribusi material, akses menuju wilayah penerima, pendataan masyarakat, hingga dukungan pembiayaan juga menjadi bagian dari tantangan yang harus diselesaikan.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah didorong bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Target tersebut kemudian akan menjadi pijakan untuk menyusun kebutuhan pembangunan pada tahun berikutnya.
Anwar Hafid meminta pemerintah kabupaten dan kota mulai menyiapkan data secara lebih rinci. Setiap daerah perlu mengetahui jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah, lokasi rumah tidak layak huni, serta kebutuhan pembangunan yang harus ditangani.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data diperlukan agar target pembangunan rumah pada 2027 tidak hanya ditentukan berdasarkan angka yang ditetapkan secara umum. Kebutuhan masing-masing daerah harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran program.
