Persoalan rumah tidak layak huni juga dikaitkan dengan kondisi kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Gubernur mengatakan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan bukan semata karena persoalan pendapatan, tetapi juga karena kondisi tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, pembangunan maupun perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah wilayah, termasuk Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan daerah lainnya, perlu mendapat perhatian sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing.
Selain mengejar target sekitar 8.000 unit rumah pada 2026, pemerintah juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret menangani rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegas Anwar Hafid.
Rakor juga membahas percepatan pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan sektor perbankan diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sehingga persoalan administrasi maupun pembiayaan tidak menjadi hambatan di lapangan.
Anwar meminta kepala daerah tidak berhenti pada proses pendataan. Setiap daerah perlu segera memetakan persoalan yang dihadapi sekaligus mencari solusi bersama dengan pemerintah provinsi, kementerian, perbankan, dunia usaha dan pihak terkait lainnya.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya. (Red)
