Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dengan mendorong setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Arah kebijakan anggaran juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, dan kebutuhan pelayanan publik.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait tahapan penyusunan RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah menegaskan, RAPBD 2027 tidak hanya diposisikan sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyusunannya, RAPBD 2027 telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga meminta setiap program dan kegiatan memiliki output dan outcome yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny dalam rapat paripurna tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyadari kemampuan fiskal Sulawesi Tengah masih memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan anggaran.
Dari sisi pendapatan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber pendapatan sesuai ketentuan.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya juga akan dikelola secara cermat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
Sementara pada sisi belanja, anggaran diarahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Fokusnya mencakup pemenuhan belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan, serta penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
