Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi legislatif daerah dalam mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat lokal. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang digelar di kompleks Akademi Militer (Akmil) itu mempertemukan 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan di daerah. Ia mengajak para pimpinan DPRD untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi serta menjunjung semangat pengabdian kepada negara.
“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” ujar Presiden Prabowo di hadapan peserta KPPD.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menyoroti masih adanya potensi kebocoran dana yang harus diawasi secara ketat oleh lembaga legislatif. Menurutnya, setiap kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
Arahan tersebut mendapat respons positif dari Rico Andi Tjatjo Djanggola. Ia menilai pesan Presiden menjadi pedoman penting dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam aspek legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Hal ini mempertegas peran kami sebagai pimpinan daerah agar selalu solid dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Rico.
Rico menambahkan, DPRD Kota Palu akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Sinergi tersebut dinilai penting agar program-program strategis nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah, khususnya di Kota Palu.
Menurutnya, kerja sama lintas sektoral menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
