oleh

Pansus P3BMD DPRD Sulteng Gelar RDP dengan BPKAD dan Biro Hukum Kantor Gubernur

PALU – Panitia khusus, (Pansus) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (P3BMD) DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKAD dan Biro Hukum Kantor Gubernur Sulteng.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sulteng itu, membahas soal pengawasan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Sulteng.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Dra Hj Sri Indraningsih Lalusu serta dihadiri hampir seluruh anggota Pansus.

Dikesempatan ini Ketua Pansus Dra Hj Sri Indraningsih Lalusu menyampaikan bahwa, tujuan dibentuknya Pansus secara umum adalah untuk menginventaris dan memonitoring status barang milik daerah.

“Baik dalam bentuk tanah bangunan seperti asrama mahasiswa yang ada di D.I Jogjakarta, Makassar, Jakarta dan daerah lainnya maupun berupa aset tanah yang ada di beberapa provinsi, maupun yang ada di 13 kabupaten kota yang perlu ditelusuri dan inventaris,”ujar Ketua Panaus..

Rapat ini berlangsung cukup dinamis, karena hampir semua anggota Pansus angkat bicara, mulai dari Sony Tandra ST, Wiwik Jumatul Rofi’ah S.Ag, MH, Ismail Junus SE, Dr imuddin Paada MS.

Termasuk H Ambo Dalle dan Yahdi Basma SH, tak ketinggalan Aminulla BK yang rata-rata mengemukakan bahwa, Pansus sebelum bekerja sebaiknya harus memahami lebih dahulu metodologi pendataan dan pengawasannya Barang Milik Daerah (BMD) Sulteng yang harus ditertibkan.

Terutama status legalitas dan kepemilikannya, apakah ada yang sudah dihibahkan, yang di pinjampakaikan atau ada yang disewakan.

Sebelum ditutup, Wakil ketua Komisi II HM Nur Dg Rahmatu SE memberikan masukan tentang pentingnya inventarisasi ini. Ia contohkan di Parigi eks Sail Tomini, tidak di kelola Pemda setempat karena merupakan aset Pemda Sulteng yang saat dibangun tidak kurang menghabiskan anggaran sekitar Rp 500 milyar lebih.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulteng Terima Kunjungan Silaturahmi Danrem 132 Tadulako

Setelah mendengarkan berbagai masukan, ketua Pansus meminta kepada BPKAD untuk segera mencari data lengkap dan menginventarisnya untuk di susun secara sistematis dan juga mempersiapkan regulasi tata cara pelepasan hak aset Pemda.

”Itu yang kami tunggu sebelum rapat mendatang kembali digelar, tanpa data kita tidak bisa bicara banyak dan saya minta administrasinya,” ujarnya menutup.

Menyahuti permintaan tersebut, pihak BPKAD melalui Kabag Pendataan Agung Jeremiah SH menyanggupinya pada 30 Januari 2022 mendatang.

Komentar

Masih Hangat