Kementerian UMKM memastikan informasi yang beredar mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp5 juta untuk seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan hoaks. Informasi tersebut dipastikan tidak berasal dari pemerintah maupun Kementerian UMKM dan diduga menjadi bagian dari modus penipuan digital yang menyasar masyarakat.

Dalam unggahan yang beredar di media sosial, pelaku mencantumkan narasi “BLT UMKM Bantuan 5 Juta untuk Semua Pelaku UMKM” lengkap dengan ajakan untuk segera mendaftar melalui tautan tertentu. Konten tersebut juga menggunakan tampilan visual menyerupai informasi resmi pemerintah agar terlihat meyakinkan.

Kementerian UMKM menegaskan tidak ada program BLT UMKM sebesar Rp5 juta yang sedang dibuka saat ini. Pemerintah meminta masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa verifikasi dari sumber resmi.

Melalui imbauannya, Kementerian UMKM menyebut saat ini marak penyebaran informasi palsu melalui berbagai saluran digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan singkat. Modus yang paling sering digunakan adalah meminta masyarakat mengisi data pribadi melalui tautan atau formulir tidak resmi.

Selain itu, pelaku juga kerap menjanjikan bantuan, hibah, atau program pemerintah yang sebenarnya tidak pernah ada. Masyarakat yang tergiur kemudian diarahkan mengirim data pribadi seperti nomor induk kependudukan, nomor rekening, hingga kode OTP yang berpotensi disalahgunakan.

“Kementerian UMKM dengan tegas menginfokan kepada Teman UMKM bahwa tidak ada program BLT UMKM dari Kementerian UMKM ataupun dari Pemerintah,” demikian isi pernyataan resmi yang disampaikan melalui kanal informasi kementerian.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dan membagikan data pribadi di internet. Pelaku penipuan digital biasanya memanfaatkan minimnya literasi digital masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi penting milik korban.

Pengamat keamanan siber menilai penggunaan nama instansi pemerintah dalam modus penipuan digital masih menjadi cara yang efektif untuk memancing korban. Tampilan desain yang menyerupai pengumuman resmi sering membuat masyarakat sulit membedakan informasi asli dan palsu.

Masyarakat diminta selalu melakukan pengecekan silang terhadap setiap informasi bantuan sosial atau program pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memastikan informasi tersebut diumumkan melalui situs resmi pemerintah atau akun media sosial terverifikasi.

Kementerian UMKM juga meminta masyarakat hanya mengakses informasi resmi melalui website pemerintah dan kanal media sosial resmi kementerian. Pemerintah menegaskan tidak pernah meminta data pribadi masyarakat melalui tautan tidak resmi yang beredar bebas di media sosial.

Kasus penyebaran hoaks bantuan sosial sebelumnya juga beberapa kali terjadi dengan pola serupa. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat dengan menawarkan bantuan tunai dalam jumlah besar agar korban segera mengikuti instruksi yang diberikan.

Masyarakat diimbau segera melaporkan jika menemukan informasi mencurigakan yang mengatasnamakan kementerian atau lembaga pemerintah tertentu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah semakin banyak korban penipuan digital.

Pemerintah berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Literasi digital yang baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber dan penyebaran hoaks. (Red)