Selama bertahun-tahun, program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang dan energi kerap identik dengan bantuan sosial, pembagian sembako, pembangunan fasilitas kecil, atau kegiatan seremonial yang manfaatnya hanya dirasakan dalam jangka pendek. Namun di Sulawesi Tengah, pola itu mulai diarahkan ke jalur yang berbeda.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tampaknya ingin mengubah cara pandang terhadap CSR. Bagi mantan Bupati Morowali dua periode itu, dana tanggung jawab sosial perusahaan tidak cukup hanya berhenti pada kegiatan sosial sesaat, tetapi harus dikonversi menjadi infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
Gagasan itu mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT Citra Palu Mineral (CPM) dan PT Donggi Senoro LNG, Senin (15/6/2026). Meski berlangsung hanya sekitar 35 menit, pertemuan tersebut memberi gambaran arah baru kemitraan antara pemerintah dan perusahaan yang selama ini mengelola kekayaan alam Sulawesi Tengah.
Di hadapan manajemen kedua perusahaan, Anwar Hafid tidak datang dengan proposal bantuan tunai. Ia justru menawarkan proyek-proyek konkret yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Untuk PT CPM, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kota Palu, gubernur menawarkan pembangunan sejumlah venue olahraga di kawasan Hutan Kota sebagai bagian dari persiapan Porwanas Kormi 2027.
Sementara kepada PT Donggi Senoro LNG, perusahaan pengolahan dan ekspor gas alam cair yang beroperasi di Kabupaten Banggai, Anwar menawarkan dukungan pembangunan ruas jalan Dataran Bulan–SP Moilong di Kecamatan Toili.
Pilihan proyek tersebut bukan tanpa alasan.
Ruas jalan Dataran Bulan–SP Moilong selama ini dipandang sebagai jalur strategis yang dapat membuka konektivitas wilayah timur Sulawesi Tengah. Jika menggunakan jalur nasional, masyarakat harus menempuh perjalanan hingga sekitar 319 kilometer. Namun melalui ruas jalan provinsi tersebut, jaraknya hanya sekitar 187 kilometer.
Artinya, jika infrastruktur itu dapat ditingkatkan kualitasnya, maka biaya logistik dapat ditekan, mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, dan aktivitas ekonomi di wilayah Banggai hingga Tojo Una-Una berpotensi tumbuh lebih baik.
Di sisi lain, pembangunan venue olahraga juga bukan sekadar proyek fisik menjelang perhelatan Porwanas Kormi. Pemerintah melihat fasilitas tersebut sebagai aset jangka panjang yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan olahraga dan rekreasi.
