Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan dan menangkap Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terus menguat. Sejumlah elemen mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat meminta KPK bertindak tegas setelah muncul fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terkait dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Desakan tersebut disampaikan LSM dan Gabungan Mahasiswa Berantas Korupsi Indonesia melalui siaran pers yang dibagikan kepada sejumlah media lokal di Palu. Koordinator lapangan aksi, Moh. Fadly, mengatakan KPK tidak boleh ragu menindak siapa pun yang diduga menerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Dalam fakta persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, nama Risharyudi Triwibowo disebut dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan RPTKA di Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker RI. Bupati Buol itu disebut mengakui menerima uang sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp150 juta dari terdakwa Haryanto, salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Selain uang, Risharyudi juga disebut menerima fasilitas berupa tiket konser grup musik BLACKPINK dari terdakwa. Fakta itu terungkap dalam proses persidangan yang kini masih berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Majelis hakim bahkan telah memerintahkan agar uang sebesar 10.000 dolar AS tersebut dirampas untuk negara karena dinilai berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang disidangkan. Putusan itu menjadi perhatian publik karena menyeret nama kepala daerah aktif dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan kementerian.
Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kemnaker RI sendiri terus berkembang. KPK diketahui telah dua kali memeriksa Risharyudi Triwibowo untuk mendalami dugaan keterlibatan dalam aliran dana pengurusan RPTKA.
Tak hanya pemeriksaan, penyidik KPK juga telah menyita satu unit motor gede atau moge yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kendaraan itu kini diamankan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur.
Koordinator aksi dari Gabungan Mahasiswa Berantas Korupsi Indonesia menilai fakta persidangan, pengakuan penerimaan uang dan fasilitas, serta penyitaan aset sudah cukup menjadi dasar bagi KPK untuk meningkatkan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
