Dukungan terhadap tuntutan warga juga disampaikan tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia meminta DPRD serta pemerintah daerah dan pusat agar dorongan penetapan WPR tidak berhenti pada pembahasan semata. Menurutnya, berbagai persyaratan administratif dan dukungan masyarakat telah lama dipenuhi.
“Sudah bertahun-tahun kami sabar menunggu. Tapi sampai sekarang belum juga diwujudkan,” ungkap Amir.
Tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar, menyebut aksi tersebut sebagai momentum untuk kembali mengingatkan pemerintah tentang tuntutan warga yang selama ini belum mendapatkan kepastian. Ia menilai proses penciutan lahan konsesi PT CPM berjalan terlalu lama, sementara masyarakat terus hidup dalam kondisi tidak menentu.
“Warga penambang tidak ingin terus menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” tegasnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Sofyan, perwakilan warga lingkar tambang lainnya. Ia menyoroti stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya sebagai penambang ilegal, tanpa melihat perjuangan panjang masyarakat untuk memperoleh legalitas.
“Orang hanya menilai sepihak. Mereka tidak tahu perjuangan kami untuk dilegalkan,” katanya.
Menurut Sofyan, warga justru menginginkan akses resmi dari negara agar aktivitas pertambangan dapat dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab di bawah payung hukum WPR.
“Kami ingin diberi akses oleh negara untuk mengatur sendiri WPR. Bagaimana kami mau berbuat jika WPR selalu dihambat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan tekad warga Poboya untuk terus memperjuangkan tanah ulayat yang saat ini berada dalam konsesi PT CPM. Sofyan menegaskan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sebelum ada kepastian yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami para penambang bertekad, jika IPR dan penciutan lahan tidak terwujud, mari kita sama-sama bersaksi dan berjuang agar PT CPM tidak ada lagi di Poboya,” pungkasnya.
Tokoh masyarakat Poboya lainnya, Kusnadi Paputungan, menegaskan, aktivitas tambang rakyat telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. Ia mengingatkan, penghentian tambang tanpa solusi yang jelas akan berdampak langsung pada perekonomian warga.
“Lewat aksi ini, kami ingin tunjukkan niat baik kami. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” katanya.
