Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadapi tantangan terkait berkurangnya dana transfer ke daerah. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dihadiri Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025). Pengurangan alokasi ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam pertemuan tersebut, Yus Mangun menegaskan bahwa pengurangan dana transfer ke daerah telah menimbulkan kesulitan serius bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan keberlanjutan agenda pembangunan. Menurutnya, sejumlah sektor pelayanan publik kini berada dalam tekanan karena keterbatasan pembiayaan yang semakin nyata dari tahun ke tahun. Bagi pemerintah daerah, dana transfer merupakan komponen utama pembiayaan yang menopang berbagai kebutuhan operasional dan pembangunan.
“Dampak pengurangan ini sangat nyata, karena pembiayaan daerah menjadi terbatas. Program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, menjadi terhambat,” ujar Yus Mangun dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa beberapa program yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang kini menghadapi risiko penundaan, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Keterbatasan ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal.
Selain membahas pengurangan dana transfer, DPRD Sulawesi Tengah juga menyampaikan pentingnya penataan ulang kebijakan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini terutama terkait sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Tengah. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel dan berbagai jenis mineral yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, menurut Yus Mangun, nilai DBH yang diterima daerah masih jauh dari harapan dan belum mencerminkan kontribusi ekonomi yang diberikan Sulawesi Tengah.
“Kami meminta agar pembagian DBH lebih berkeadilan. Sulteng adalah daerah penghasil, tetapi penerimaan daerah tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat melakukan pembenahan formula pembagian DBH agar lebih proporsional dan memberikan ruang bagi daerah penghasil untuk mendapatkan manfaat yang setara dengan kontribusinya. Menurutnya, ketimpangan ini telah berlangsung cukup lama dan perlu segera direspons untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
