Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Tim Pembina Posyandu se-Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Ballroom Hotel Santika, Jalan Moh. Hatta No. 18, Palu, Kamis (20/11/2025). DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat.

Kegiatan RAKOR dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Sulawesi Tengah. Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Cikasda, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kasat Pol PP, Ketua-Ketua IKD Sulteng, Bhayangkari, Ketua dan Wanita Persatuan Pembina Posyandu, Palawa Wira, Korem 132 Tadulako, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menjadi gambaran nyata upaya kolektif dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menugaskan Anggota Komisi IV, Wiwik Jum’atul Rofi’ah, untuk hadir mewakili Ketua DPRD. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap penguatan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, RAKOR ini memiliki peran sentral dalam menyatukan langkah berbagai pihak dalam upaya peningkatan kualitas layanan Posyandu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam penyampaiannya, Wiwik Jum’atul Rofi’ah menegaskan bahwa koordinasi yang dibangun melalui RAKOR menjadi fondasi penting bagi peningkatan efektivitas program kesehatan masyarakat, khususnya yang diarahkan kepada ibu, anak, serta percepatan penurunan angka stunting.

“Posyandu memiliki peran vital dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Sinergi antara pemerintah daerah, kader, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan peningkatan layanan Posyandu,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menghasilkan langkah operasional yang dapat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Menurutnya, hasil RAKOR diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan lapangan yang dihadapi oleh para kader Posyandu.

“RAKOR ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian, merumuskan langkah perbaikan, dan menyatukan visi bersama dalam meningkatkan kualitas layanan Posyandu. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, mitra pembangunan, serta para kader Posyandu, maka tujuan besar peningkatan kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wiwik menekankan perlunya pemerataan Posyandu hingga pelosok wilayah. Ia berharap agar seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa dapat memiliki Posyandu yang aktif serta didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

“Saya berharap Posyandu dapat hadir di seluruh kabupaten, kecamatan, hingga desa, dan mendapatkan dukungan penuh dalam penganggarannya. Dengan Posyandu sebagai sarana utama, kita dapat mendorong keberhasilan program 9 Berani di Sulawesi Tengah, sehingga setiap anak dan ibu di daerah kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” ungkapnya.

DPRD Sulawesi Tengah mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang secara konsisten melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan Posyandu. DPRD menilai, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fungsi Posyandu akan berdampak besar pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, DPRD berharap agar setiap rekomendasi yang lahir dari RAKOR ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Basoan, juga memberikan pandangan strategis terkait penguatan peran Posyandu di daerah. Ia menyebutkan bahwa RAKOR ini merupakan momen penting dalam memperkuat Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar.

“Rapat Koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kedudukan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Posyandu memiliki peran sentral dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sri Nirwanti menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader sebagai tulang punggung keberhasilan Posyandu. Menurutnya, penyelarasan program lintas sektor dan penguatan mekanisme supervisi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perbaikan layanan.

“Sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu, saya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kader, penyelarasan program lintas sektor, serta penguatan mekanisme supervisi dan monitoring menjadi prioritas penting yang harus kita jalankan bersama. Posyandu perlu bergerak ke arah yang lebih profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menutup penyampaiannya dengan harapan bahwa RAKOR ini mampu menghasilkan rekomendasi operasional yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

“Kami berharap RAKOR ini mampu melahirkan rekomendasi operasional yang selaras dengan kebutuhan lapangan, khususnya dalam peningkatan kualitas fasilitas, efektivitas pencatatan pelayanan, serta keberlanjutan dukungan pembiayaan. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan mendorong perluasan jangkauan dan peningkatan mutu layanan Posyandu di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Sebagai penutup, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat Posyandu. Sinergi ini diharapkan mampu membangun fondasi yang kokoh dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah serta mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga daerah terpencil. ***