Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah membahas hasil rekomendasi terkait reinventarisasi aset daerah. Dalam rapat yang digelar Selasa, 21 Oktober 2025, di ruang Baruga Sekretariat DPRD Sulteng, sejumlah anggota Pansus menyoroti pentingnya validasi aset agar pengelolaan kekayaan daerah lebih tertib dan efisien.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama Wakil Ketua Sonny Tandra, S.T, dan Sekretaris Sadat Anwar Bahalia, S.H.I., M.H. Hadir pula perwakilan dari BPKAD, Inspektorat, Biro Hukum, dan Biro Umum Provinsi Sulteng.
Dalam pembukaannya, Sri Indraningsih menegaskan bahwa tugas utama Pansus adalah menelusuri dan memvalidasi seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tercapai neraca aset daerah yang akurat.
“Kami mengusulkan agar Gubernur membiayai kegiatan inventarisasi aset dan OPD terkait supaya kekayaan Provinsi Sulawesi Tengah tertata dengan rapi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa secara administratif, Pansus perlu melengkapi data terlebih dahulu sebelum melakukan sinkronisasi lapangan.
“Kami juga berencana melakukan studi banding ke provinsi lain untuk mencari praktik terbaik dalam pengelolaan aset,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Pansus, Sadat Anwar Bahalia, menyoroti pentingnya penyusunan resume data aset oleh BPKAD. Ia meminta agar aset provinsi di setiap wilayah diklasifikasikan berdasarkan status dan produktivitasnya.
“Kita perlu tahu berapa jumlah aset yang dipinjam pakaikan, yang produktif, dan yang perlu dievaluasi. Aset yang tidak produktif tidak seharusnya dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah,” jelasnya.
Menurut Sadat, banyak aset provinsi yang tercatat tetapi tidak lagi produktif, sehingga dapat menurunkan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menyarankan agar sebagian aset yang sudah tidak produktif dihapus dari neraca agar tidak membebani administrasi keuangan daerah.
Selain itu, Sadat juga menekankan pentingnya tanggung jawab setiap OPD terhadap aset yang mereka kelola.
“Setiap OPD harus mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan memastikan semuanya digunakan secara optimal,” katanya.
Wakil Ketua Pansus, Sonny Tandra, turut menyoroti persoalan aset yang belum sepenuhnya diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah.
