“Kami ingin membangun kerja sama antara desa-desa di sekitar lokasi tambang, agar potensi ekonominya bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tutup Karman.
Dengan dukungan penuh dari para pemilik lahan dan pengawasan pemerintah desa, koperasi tambang ini diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi baru bagi Desa Buranga dan Paranggi, sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Diberitakan sebelumnya, bahwa tambang emas di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini resmi memiliki legalitas melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Proses legalisasi tambang tersebut memakan waktu panjang sejak 8 Juni 2021, ketika Gubernur Sulawesi Tengah saat itu, Longki Djanggola, mengirimkan surat kepada Bupati dan Wali Kota di wilayahnya.
Surat tersebut meminta mereka mengusulkan lokasi serta bukti pendukung untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), menindaklanjuti arahan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, merespons melalui rekomendasi Nomor: 540/1912/Dis.LH yang menyatakan bahwa Desa Buranga sesuai untuk dijadikan wilayah pertambangan rakyat.
Usulan ini diteruskan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang baru, Rusdy Mastura, ke tingkat pusat hingga akhirnya mendapatkan pengesahan.
Pada 26 Juni 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 150.K/MB.01/MEM.B/2024.
Setelah melalui proses verifikasi yang ketat, pada 8 Januari 2025, pemerintah provinsi resmi mengeluarkan izin IPR untuk tiga koperasi tambang di Desa Buranga, yaitu:
- Koperasi Produsen Sina Jaya Mandiri dengan IPR Nomor: 04082400284440004
- Koperasi Produsen Sina Maju Bersaudara dengan IPR Nomor: 09082400740460001
- Koperasi Produsen Buranga Baru Indah dengan IPR Nomor: 12370005218740006
