Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi melarang pengangkatan tenaga non-ASN untuk mengisi posisi ASN. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran terbaru, sebagai tindak lanjut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.

Larangan ini bertujuan memastikan setiap tenaga kerja mengikuti prosedur seleksi resmi sesuai ketentuan. Selain itu, langkah ini menjadi upaya menata ulang organisasi pemerintahan daerah agar lebih efisien dan tertib.

Baca Juga:Hiswana Migas Sulteng Temui Gubernur, Usulkan Tambahan Kuota BBM dan LPG

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penataan tenaga non-ASN pada Rabu (8/1/2025).

Rapat berlangsung secara virtual hybrid, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menpan RB Rini Widyantini dan Kepala BKN Prof. Zudan.

Agenda rakor membahas sinergi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga non-ASN di seluruh daerah.

Gubernur Rusdy Mastura didampingi sejumlah pejabat, seperti M. Sadly Lesnusa dan Neng Elly, menunjukkan komitmen Pemprov Sulteng dalam menyukseskan kebijakan ini.