Dinas Kesehatan juga menegaskan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam JKN memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.
Pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dinkes memastikan Program Berani Sehat tidak menggunakan maupun mengurangi alokasi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta JKN.
Sementara itu, peningkatan kunjungan pasien seiring pelaksanaan program dinilai sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi tersebut perlu direspons melalui penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah turut mengapresiasi perhatian media dan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Dinkes berharap pemberitaan mengenai Program Berani Sehat tetap mengacu pada mekanisme pembiayaan serta ketentuan regulasi yang berlaku agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. (Red)




