Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah meluruskan informasi mengenai mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat yang dikaitkan dengan persoalan anggaran di RSUD Undata dalam pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata”, yang terbit pada 12 November 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., menjelaskan, pembiayaan Program Berani Sehat memiliki mekanisme berbeda antara pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
Menurut Syahriar, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan mekanisme tersebut, pelayanan kesehatan bagi peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibiayai melalui klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, termasuk menggunakan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
Ia menjelaskan, peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam program tersebut adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN.
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Syahriar mengatakan, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Program ini juga menyasar peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui integrasi kepesertaan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN aktif sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala kemampuan membayar iuran.




