Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Januari 2026 berada di angka 102,24, sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 91,43. Budidaya masih menghadapi biaya produksi, fluktuasi harga, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal, serta beban konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp1,85 miliar untuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok pesisir.
Pada aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha meningkat dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026. Pada 2025 tercatat 326 pelaku usaha patuh, terdiri dari 247 usaha perikanan tangkap, 26 budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan diperkuat dengan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 kapal serta perlengkapan Pokmaswas senilai Rp1,74 miliar bagi delapan kelompok masyarakat pengawas.
Melalui program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan pada peningkatan produksi berkelanjutan, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan, serta pengelolaan ruang laut. (Red)
