Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan fasilitas kesehatan, pemerataan dokter spesialis, dan percepatan penanganan stunting. Aspirasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026).
Keterbatasan anggaran dan tenaga medis masih menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi berharap dukungan kebijakan pusat dapat menjawab kebutuhan fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
Reny mengungkapkan, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian fasilitas tersebut merupakan bangunan lama yang telah berusia puluhan tahun sehingga membutuhkan renovasi agar memenuhi standar pelayanan kesehatan.
“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” ujarnya.
Selain puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Upaya tersebut mencakup pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.
Persoalan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dan belum meratanya distribusi dokter spesialis. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas.
Saat ini, program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah telah menerima empat peserta. Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di berbagai wilayah.
Dalam penanganan stunting, Reny mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan sebagai dasar pelaksanaan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menilai pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran kader posyandu diperlukan untuk mendukung deteksi dini masalah pertumbuhan anak. Dengan pemantauan rutin, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan intervensi berdasarkan kondisi masing-masing anak.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dr. Gigi Puti Sari, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
