Ia juga menilai pola gerakan mahasiswa kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya gerakan lebih banyak dilakukan melalui organisasi mahasiswa, saat ini media sosial membuat figur personal lebih mudah dikenal dan memengaruhi opini publik.
“Kalau dulu gerakannya terlembaga, kolektif kolegial. Hari ini gerakannya personal yang kemudian difasilitasi media sosial. Ketika Tiyo tampil beberapa menit saja di televisi lalu dipotong menjadi video pendek dan disebarkan, algoritma langsung memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia,” katanya.
Dalam pembahasannya, Taufik menegaskan, simbol politik harus didukung oleh data yang kuat. Menurutnya, simbol tanpa data akan mudah dimaknai berbeda oleh masyarakat.
“Data dan simbol adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam komunikasi politik keduanya harus digabungkan. Kekuatan simbol harus didukung data. Kalau simbol perlawanan tidak dilengkapi data, maka simbol itu bisa dinarasikan secara berbeda oleh pihak lain,” ujarnya.
Taufik juga menilai pandangan masyarakat terhadap Tiyo Ardianto dipengaruhi oleh afiliasi politik masing-masing. Sebagian melihatnya sebagai sosok pemberani yang mewakili aspirasi publik, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai figur yang provokatif.
Selain itu, media sosial dinilai ikut mempercepat penyebaran komunikasi yang bersifat konfrontatif. Hal itu terjadi karena algoritma lebih banyak menampilkan konten yang memancing emosi dan mendapat interaksi tinggi dari pengguna.
Meski demikian, ia mengingatkan, konsistensi narasi tetap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia mencontohkan munculnya dugaan penerimaan uang oleh salah seorang pengurus BEM yang dinilai dapat mengalihkan perhatian publik dari isu utama ke persoalan internal gerakan mahasiswa.
Terkait polemik pelaporan terhadap Tiyo Ardianto, Taufik mengatakan, perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari resepsi politik masyarakat.
“Orang yang melapor tentu berada pada afiliasi politik tertentu. Yang satu melihat itu sebagai kritik, yang lain melihatnya sebagai bentuk polarisasi. Di era media sosial sekarang memang sulit membedakan mana kritik yang konstruktif dan mana yang sudah masuk pada polarisasi,” katanya.
Menurutnya, kritik yang konstruktif harus diarahkan pada kebijakan, bukan menyerang pribadi seseorang.
“Kalau konstruktif, yang dikritisi adalah kebijakan, misalnya program pemerintah atau pemotongan anggaran pendidikan. Tetapi kalau narasinya menyerang individu, maka itu sudah masuk pada polarisasi. Tujuannya bukan lagi memperbaiki kebijakan, tetapi membangun stigma terhadap seseorang,” jelasnya.
