Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh. Arus Abdul Karim, memaparkan strategi pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 dengan bertumpu pada evaluasi hasil Pemilu 2024, pemetaan kekuatan politik daerah, dan penguatan konsolidasi kader.
Strategi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Partai Golkar Tahun 2026 di Hotel Bintang Bali Resort, Jumat (23/10/2026).
Arus, yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, hadir bersama anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng. Dalam forum tersebut, delegasi Sulteng memaparkan perkembangan politik daerah sekaligus capaian partai pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Evaluasi hasil kontestasi politik sebelumnya menjadi salah satu pijakan Golkar Sulteng dalam merancang langkah menghadapi Pemilu 2029. Hasil evaluasi itu mencakup capaian elektoral, dinamika politik di daerah, serta peluang dan tantangan yang perlu diperhitungkan dalam menentukan strategi berikutnya.
Bagi Golkar Sulteng, pengalaman pada Pileg dan Pilkada 2024 menjadi bahan untuk mengukur kekuatan organisasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Konsolidasi internal, efektivitas kerja kepengurusan, dan komunikasi politik dengan masyarakat menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan strategi tersebut.
Pemetaan kekuatan politik di setiap daerah juga menjadi salah satu fokus persiapan. Melalui pemetaan yang terukur, partai dapat mengidentifikasi potensi dukungan, memahami karakteristik pemilih, serta memperkuat basis konstituen di wilayah Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut berkaitan dengan penyusunan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Dengan memahami kondisi politik dan aspirasi pemilih, Golkar Sulteng dapat menentukan prioritas kerja organisasi dalam menghadapi persaingan pada Pemilu 2029.
Selain pemetaan, penguatan struktur partai hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi bagian dari agenda konsolidasi. Kesiapan struktur organisasi dinilai menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam membangun kerja politik yang terarah.
Soliditas kader dan kaderisasi juga masuk dalam persiapan tersebut. Penguatan organisasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan menghadapi kontestasi elektoral, tetapi juga kemampuan kader membangun komunikasi dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi warga melalui kerja politik.
