Tak hanya soal jumlah penerima dan fasilitas pendukung, BGN juga akan memberi perhatian lebih pada kualitas pelaksanaan program. Tahun 2026, pemerintah ingin memastikan setiap dapur MBG menjalankan operasional sesuai standar dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Menurut Nanik, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada perluasan cakupan program. Ke depan, kualitas makanan, pengelolaan dapur, hingga standar pelayanan juga akan menjadi bagian penting yang diawasi.
“Kami juga sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa pada tahun 2026 fokus kami bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Karena itu kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang ada saat ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau belum,” katanya.
Sementara itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Dukungan dari BUMN, perusahaan swasta, hingga mitra pembangunan dinilai dapat membantu memperluas layanan program di wilayah yang masih sulit dijangkau.
Skema kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, maupun bentuk dukungan lainnya yang memungkinkan pembangunan fasilitas dan layanan gizi di daerah.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau investor, kami akan mencoba membangun kerja sama, baik melalui CSR BUMN, hibah, maupun dukungan dari perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut,” ujar Nanik.
Melalui evaluasi dan penataan ulang yang dilakukan tahun depan, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih tepat dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas gizi nasional. (Red)
