Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pendidikan anti korupsi di sekolah.

Ronald Gulla menilai buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi bisa membantu membentuk karakter generasi muda agar lebih jujur dan bertanggung jawab. Menurutnya, materi anti korupsi perlu masuk dalam proses pembelajaran supaya siswa memahami sejak dini tindakan korupsi bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.

“Pendidikan anti korupsi penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjauhi segala bentuk tindakan korupsi,” ujarnya.

Selain membahas pendidikan anti korupsi, rapat koordinasi juga membicarakan langkah pengendalian inflasi agar kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.

Ronald Gulla mengatakan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan pemerintah pusat sendiri. Pemerintah daerah dan seluruh stakeholder juga perlu ikut terlibat agar kondisi ekonomi masyarakat tetap aman.

“Upaya pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. ***