Demi menyukseskan aksi, Amir menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan rakyat di Poboya dihentikan sementara. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas kolektif antarpenambang.
“Pekerjaan kita tinggalkan sementara. Mari sama-sama turun ke jalan,” ujarnya. Amir juga memastikan dirinya akan menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar. Ia menilai aksi ini sebagai momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang telah lama dinantikan warga. Menurutnya, perjuangan untuk penciutan lahan konsesi PT CPM sudah terlalu lama terhambat, sementara masyarakat penambang terus berada dalam posisi tidak pasti.
“Warga penambang tidak ingin terus-terusan menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” tegas Sofyar. Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan.
“Kita harus kompak. Satu barisan. Semua hentikan aktivitas dan turun bersama,” katanya.
Sofyar menekankan bahwa aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis. Massa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka serta meminta dukungan nyata dari wakil rakyat dan para pemangku kebijakan. Ia menilai selama ini suara penambang rakyat kerap terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan pertambangan.
Ia juga menyampaikan bahwa syarat pengusulan WPR sebenarnya telah dipenuhi. Dukungan masyarakat, tokoh adat, serta berbagai upaya administratif telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, penetapan WPR yang diharapkan belum juga terwujud.
“Sudah bertahun-tahun kami sabar menunggu. Tapi belum juga diwujudkan,” ungkapnya.
Kekecewaan serupa disampaikan terkait stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, khususnya label ilegal. Menurut Sofyar, penilaian tersebut sering dilakukan secara sepihak tanpa melihat perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan legalitas.
“Orang hanya menilai sepihak. Mereka tidak tahu perjuangan kami untuk dilegalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penambang rakyat justru menginginkan akses resmi dari negara agar WPR dapat dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab.
“Kami ingin diberi akses oleh negara untuk mengatur sendiri WPR. Bagaimana kami mau berbuat jika WPR selalu dihambat,” katanya.
