Puluhan guru madrasah di Kabupaten Donggala yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menggelar aksi damai di kantor DPRD Donggala, Kecamatan Banawa, Rabu (1/10/2025).

Tuntutan mereka sederhana namun krusial: pemerintah pusat diminta segera mengangkat guru honorer madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aksi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik, bersama Kabag Ops Polres Donggala AKP Wakhidin di ruang sidang utama.

Para guru membawa pernyataan sikap yang berisi enam poin tuntutan, mulai dari pembukaan formasi PPPK/ASN tahun 2025–2026, afirmasi khusus bagi guru yang telah mengabdi lebih dari 15–20 tahun, hingga penolakan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta dalam hal tunjangan, seleksi, maupun peningkatan kompetensi.

Ketua PGMI Cabang Labuan, Moh Wahyu, mengingatkan bahwa ada banyak guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar tanpa kepastian status. Ia mencontohkan ada guru yang sudah lebih dari 20 tahun tetap berstatus honorer.

“Kami berharap ada kebijakan yang berpihak, cukup dengan data EMIS sebagai validasi,” ujarnya.

Tuntutan ini tidak hanya soal status, tapi juga menyangkut rasa keadilan. Para guru menilai pemerintah cenderung abai terhadap madrasah swasta, padahal lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Donggala Moh Taufik memastikan pihaknya sudah membuat rekomendasi resmi yang dikirimkan ke Kementerian Agama RI, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan DPR RI.

“Tuntutan utama mereka adalah pengangkatan guru honorer madrasah swasta menjadi PPPK. Kami langsung membuat rekomendasi kepada empat lembaga terkait di tingkat pusat,” kata Taufik.

Ia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap madrasah swasta masih minim. Menurutnya, hal ini ironis mengingat sebagian besar madrasah lahir dari inisiatif masyarakat.

“Kondisi ini membuat kami miris. Pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan madrasah swasta, terutama kesejahteraan para gurunya,” ujarnya.

Aksi damai yang digelar PGMI Donggala menjadi penanda bahwa isu kesejahteraan guru madrasah masih jauh dari selesai. Para guru berharap suara mereka tak lagi berhenti di meja birokrasi, melainkan berbuah kebijakan nyata yang memberi kejelasan masa depan. ***