Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si., mengangkat isu tambang ilegal sebagai prioritas darurat dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Senin (2/6/2025).

Dalam pidato yang sarat penekanan lingkungan dan keberpihakan kepada petani, Anwar meminta agar pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) dijadikan program utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Irwan Burase dan Sahid.

Baca Juga:Gubernur Anwar Hafid di Tablig Akbar Piondo: Rumah Ibadah Ramai, Berkah akan Turun

Desakan itu bukan tanpa alasan. Ia menyebut kondisi air sungai yang rusak akibat aktivitas tambang liar telah berdampak langsung pada petani, terutama pada sistem pengairan yang tercemar.

“Bagaimana kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada petani kita atas tercemarnya air-air sungai… menjadi merah dan sebagainya,” kata Anwar dengan nada serius.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pemprov Sulteng tidak ingin hanya menjadi pengamat di tengah kisruh tambang ilegal yang terus menghantui wilayahnya. Gubernur menjanjikan dukungan konkret, baik dalam bentuk kebijakan, koordinasi lintas lembaga, hingga operasional di lapangan.

“Insya Allah apapun kebutuhannya Pak Bupati akan kami support,” ujarnya.

Dalam konteks perizinan tambang yang kini menjadi kewenangan pusat, Anwar justru menekankan pentingnya inisiatif lokal. Ia mengajak para kepala daerah untuk tidak berlindung di balik alasan minimnya kewenangan, dan sebaliknya, menunjukkan keberanian dalam melindungi masyarakat.

“Jangan pernah takut, jangan pernah ragu… saya minta para Bupati, Wali Kota untuk tegas terhadap setiap apa yang menjadi keluhan masyarakat di daerah,” tegasnya.

Anwar bahkan menyebut langkah Bupati Sigi dalam menutup aktivitas PETI di Lindu sebagai contoh keberanian yang patut ditiru. Ia menyebut aksi tersebut bukan hanya kebijakan, tapi simbol perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak.

Pidato Gubernur Anwar dalam pelantikan itu mengandung pesan kuat: bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari program pembangunan fisik, tapi juga dari keberanian menghadapi persoalan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Ia optimis, dengan kemauan politik yang kuat, Parigi Moutong bisa menjadi wilayah percontohan dalam memberantas tambang ilegal.

“Insya Allah saya yakin, dengan kepemimpinan Pak Irwin Burase dan Pak Sahid, 100 hari kerja ke depan, Parimo bebas PETI,” tutup Anwar. ***