Dalam forum virtual bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan satu pesan penting: pelayanan perizinan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi kunci utama membangun kepercayaan dan iklim investasi yang sehat.

Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tengah kini tengah menjadi salah satu magnet investasi nasional, terutama di sektor industri pengolahan nikel sejak 2013.

Baca Juga:Pemuda Berani Dukung Satgas Tambang dan Energi

“Ini adalah sebuah anugerah dan juga hasil kerja keras saudara-saudara sekalian dalam memberikan pelayanan kepada para investor,” ujar Anwar Hafid pada Jumat, 9 Mei 2025.

Namun di balik angka investasi yang terus menanjak, Gubernur mengingatkan bahwa tantangan di lapangan masih banyak, terutama dalam menjaga integritas sistem pelayanan. Salah satu contoh nyata yang disorotnya adalah kasus pemalsuan rekomendasi dinas di Morowali yang berbuntut pada aksi protes masyarakat.

“Kalau mau menerbitkan perizinan, tanya semua dulu. Sekarang ini apapun bisa dipalsukan,” tegas Anwar sambil mengimbau agar sistem pengurusan perizinan digital yang aman segera diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.

Ia juga berbagi pengalaman saat menjabat Bupati Morowali, di mana percepatan layanan perizinan yang transparan menjadi fondasi pertumbuhan investasi. Anwar mencontohkan sistem perizinan digital di Turki yang memungkinkan investor mengurus izin hanya dari hotel atau rumah.

“Mereka ini orang kaya yang mau bawa uang ke daerah kita, yang pertama mereka butuh adalah kenyamanan,” katanya.

Anwar Hafid tidak hanya menyoroti investor asing, tetapi juga mendorong pengusaha lokal untuk ikut berinvestasi. Ia meminta seluruh jajaran PTSP menciptakan sistem yang adil dan terbuka untuk semua kalangan.

Lebih jauh, Anwar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, tidak boleh ada sekat atau ego sektoral dalam pemberian izin. Semua kepala dinas kabupaten/kota harus mengetahui setiap izin yang dikeluarkan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi atau konflik kewenangan.

“Saya sangat berharap ini dibuat mekanismenya. Supaya kalau terjadi permasalahan, kita tidak saling menyalahkan. Karena kita ini sama-sama pemerintah,” katanya.

Sebagai penutup, Gubernur mengungkap rencananya untuk melakukan kunjungan langsung ke seluruh kabupaten bersama kepala OPD provinsi agar sinkronisasi program dapat berjalan maksimal.

“Yang membedakan kita hanya kewenangan. Tapi tujuan kita satu, yaitu rakyat Sulawesi Tengah,” tutupnya.***