Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status dan pembayaran.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat memimpin rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (20/4/2026), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur.
Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi tersebut, gubernur secara langsung mengkritisi laporan administratif yang disampaikan sejumlah OPD. Ia menilai laporan yang masuk tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait pembayaran hak tenaga honorer yang masih belum tuntas.
Menurutnya, masih banyak tenaga honorer yang belum menerima haknya meskipun dalam laporan resmi disebutkan persoalan tersebut telah diselesaikan. Ia menegaskan bahwa ke depan, laporan tanpa bukti yang jelas dan terverifikasi tidak akan lagi diterima oleh pimpinan daerah.
“Laporan saja tidak cukup. Saya butuh bukti, karena di lapangan masih banyak yang belum dibayar,” tegasnya di hadapan para kepala OPD.
Gubernur menjelaskan, persoalan tenaga honorer tidak dapat dipandang sebagai beban masa lalu semata. Ia mengakui bahwa sebagian besar tenaga honorer tersebut diangkat sebelum masa kepemimpinannya. Namun demikian, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang sedang menjabat saat ini. Ia juga menolak sikap saling melempar tanggung jawab antarinstansi yang dinilai justru memperpanjang penyelesaian masalah.
Dalam arahannya, ia meminta seluruh pimpinan OPD untuk hadir secara aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, bukan justru menghindar. Ia menilai bahwa kepemimpinan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan kepastian bagi para tenaga honorer.
Selain itu, gubernur juga menyoroti praktik “merumahkan” tenaga honorer yang dilakukan tanpa dasar keputusan administratif yang jelas. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, jika memang tenaga honorer tidak dapat lagi dipertahankan, maka harus ada keputusan resmi yang disertai dengan konsekuensi yang jelas, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja. Tanpa dasar hukum yang kuat, kebijakan semacam itu berisiko memicu persoalan hukum baru di masa mendatang.
