Gubernur Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) pada Sabtu (25/4/2026). Pelantikan ini menjadi tanda untuk melanjutkan serta mengembangkan cita-cita para pendiri MIPI.

Anwar Hafid mengajak seluruh anggota bergerak lebih cepat dan bekerja lebih keras membangun organisasi. Ia menilai MIPI perlu terus berinovasi agar tetap relevan menghadapi tantangan pemerintahan saat ini.

“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ujarnya.

Mantan Bupati Morowali dua periode itu menyebut ilmu pemerintahan tidak boleh berhenti berkembang. Ilmu tersebut harus mampu memberi dampak nyata bagi perbaikan birokrasi di Indonesia, terutama menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

Ia juga menyoroti cara pandang dalam menjalankan pemerintahan. Bagi Anwar Hafid, capaian “cukup baik” belum cukup jika tidak didasarkan pada prinsip kebenaran.

“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar MIPI menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk melahirkan gagasan dan solusi yang bisa diterapkan secara nyata.

Anwar Hafid juga menyatakan komitmennya menjalankan amanah ini dengan mengedepankan profesionalitas dan etika birokrasi, serta mendorong lahirnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan. ***