- Lembaga Tipe Besar
- Skor rata-rata: 78,4
- Kategori ini memiliki anggaran di atas Rp6,3 triliun dan pegawai lebih dari 6.972 orang.
- Bank Indonesia menempati posisi tertinggi dengan skor 86,7, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi yang terendah dengan nilai 70,9.
BACA JUGA: - Lembaga Tipe Sedang
- Skor rata-rata: 80,9
- Anggaran Rp1,6 triliun hingga Rp6 triliun dan jumlah pegawai antara 1.749 hingga 6.972 orang.
- Badan Pusat Statistik mendapatkan skor tertinggi 84,3, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memperoleh skor terendah 74,2.
- Lembaga Tipe Kecil
- Skor rata-rata: 79,6
- Memiliki anggaran di bawah Rp1,6 triliun dan pegawai kurang dari 1.749 orang.
- Dewan Ketahanan Nasional memperoleh skor tertinggi 85,8, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia mendapat skor terendah 68,2.
Kategori Pemerintah Daerah
Evaluasi juga dilakukan terhadap provinsi, kota, dan kabupaten berdasarkan anggaran dan jumlah pegawai.
- Kabupaten Kecil mencatat rata-rata 69,2 dengan Kabupaten Natuna tertinggi (79,9) dan Kabupaten Seram Bagian Timur terendah (52,9).
Kategori Provinsi
- Provinsi Besar memiliki skor rata-rata 67,8 dengan Jawa Tengah sebagai yang tertinggi (79,5) dan Sumatera Utara terendah (58,5).
- Provinsi Sedang mencatat skor rata-rata 68,1 dengan Bali di posisi tertinggi (78) dan Riau terendah (62,8).
- Provinsi Kecil mencatat skor rata-rata 66,2 dengan DIY Yogyakarta tertinggi (74,6) dan Maluku Utara terendah (57,4).
Kategori Kota
- Kota Besar memiliki skor rata-rata 71,3 dengan Kota Yogyakarta tertinggi (79,4) dan Kota Makassar terendah (62,3).
- Kota Sedang mencatat rata-rata 70,4 dengan Kota Tegal di posisi tertinggi (80,6) dan Kota Palu di posisi terendah (56,9).
- Kota Kecil mencatat rata-rata 73,3 dengan Kota Pekalongan sebagai yang tertinggi (82,3) dan Kota Sungai Penuh terendah (61).
Kategori Kabupaten
- Kabupaten Besar memiliki skor rata-rata 70,8 dengan Kabupaten Batang tertinggi (80,5) dan Kabupaten Merauke terendah (55).
- Kabupaten Sedang mencatat rata-rata 69,4 dengan Kabupaten Kulonprogo sebagai yang tertinggi (80,1) dan Kabupaten Yahukimo terendah (56,9).
Upaya Perbaikan Integritas
KPK mengimbau semua pihak, khususnya pemda, untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Pahala menekankan pentingnya komitmen pemimpin instansi dalam memperkuat integritas dan menerapkan sistem pengawasan yang efektif.









