Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Sekretariat Dewan (Sekwan) membahas sejumlah pembenahan tata kelola administrasi dan fasilitas penunjang kerja legislatif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kota Palu, Selasa (6/10/2026).
Ada empat agenda utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, yakni penyesuaian anggaran perjalanan dinas, revisi Peraturan Gubernur (Pergub), penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan demonstrasi, serta penyediaan ruang khusus bagi jurnalis yang bertugas di lingkungan DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, mengatakan penguatan peran Sekretariat Dewan diperlukan untuk menunjang seluruh kebutuhan anggota legislatif dalam menjalankan tugas kelembagaan, termasuk koordinasi dengan pihak eksekutif.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah besaran pagu perjalanan dinas yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan biaya transportasi saat ini.
Menurut Sri, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya tarif tiket pesawat membuat biaya perjalanan dinas di lapangan kerap melampaui standar anggaran yang tersedia.
Ia mencontohkan perjalanan darat menuju Luwuk yang membutuhkan biaya operasional lebih besar dibandingkan perhitungan berdasarkan tarif lama.
“Kalau pagunya tidak naik, anggota DPRD yang harus nombok. Misalnya perjalanan darat ke Luwuk, biaya operasionalnya masih dihitung berdasarkan tarif lama yang tidak mencukupi kondisi BBM saat ini,” kata Sri.
Persoalan serupa juga terjadi pada perjalanan udara. Perubahan harga tiket pesawat yang dipengaruhi berbagai kondisi global menyebabkan biaya perjalanan terkadang melebihi batas standar yang telah ditetapkan dalam aturan anggaran.
Karena itu, Komisi I mengusulkan penyesuaian regulasi melalui revisi Pergub agar indeks harga dan tingkat kemahalan dapat disesuaikan dengan kondisi aktual.
“Kita tidak serta-merta mengintervensi anggaran. DPRD akan mengusulkan perubahan Pergub untuk menyesuaikan indeks harga, tingkat kemahalan, dan penyesuaian kenaikan BBM,” jelasnya.
Di luar persoalan anggaran, RDP tersebut juga membahas penyusunan SOP penanganan demonstrasi di lingkungan Gedung DPRD Sulteng.
Prosedur ini diperlukan untuk mengatur mekanisme penerimaan masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar berlangsung tertib, aman, dan terkoordinasi.
