Pengalaman menghadapi kedatangan ratusan demonstran secara mendadak menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan mekanisme tersebut.
Melalui SOP yang jelas, DPRD diharapkan memiliki standar pengamanan sekaligus mekanisme penerimaan massa aksi, termasuk menyiapkan ruang khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Agenda lainnya adalah usulan penyediaan ruang kerja khusus bagi jurnalis yang melakukan peliputan di lingkungan DPRD Sulawesi Tengah.
Sri mengusulkan agar fasilitas tersebut dilengkapi perangkat teknologi informasi (IT) dan jaringan internet berkecepatan tinggi. Keberadaan ruang pers diharapkan memudahkan wartawan mengolah dan mengirim berita, terutama ketika menunggu rapat atau kegiatan kedewanan selesai.
“Kami ingin menyiapkan ruang pers yang dilengkapi fasilitas IT dan internet cepat. Jadi teman-teman jurnalis punya tempat khusus untuk merilis berita sambil menunggu proses rapat selesai,” ujar Sri.
Usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan peningkatan fasilitas pendukung aktivitas jurnalistik sekaligus pelayanan administrasi di lingkungan DPRD Sulawesi Tengah. ***
