DPRD Sulawesi Tengah mempelajari sistem pengelolaan limbah yang diterapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai bahan referensi dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan lingkungan di daerah.
Kegiatan koordinasi dan komunikasi antardaerah tersebut dipimpin Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng, H. Zainal Abidin Ishak, bersama anggota Komisi Gabungan DPRD Sulteng di Aula Kantor BP Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (5/11/2026).
Rombongan diterima langsung jajaran pejabat BP Batam. Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada sistem pengelolaan limbah, mulai dari mekanisme pengelolaan, prosedur pelaksanaan, hingga kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Zainal Abidin Ishak mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD Sulteng untuk memperoleh gambaran langsung mengenai tata kelola pengelolaan limbah yang telah diterapkan di daerah lain.
Menurutnya, pengalaman BP Batam dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Sulawesi Tengah.
Pengelolaan limbah, kata dia, tidak hanya menyangkut persoalan teknis dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kebersihan kawasan permukiman, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Karena itu, informasi yang diperoleh dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkaya bahan kajian DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Zainal Abidin Ishak didampingi Ir. H. Musliman Malappa, M.M., Moh. Yusuf, S.P., Herry Utusan, serta Maryam Tamoreka, S.Kom., M.M.
Selain menggali informasi teknis, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kemungkinan penerapan kebijakan pengelolaan limbah yang lebih efektif di Sulawesi Tengah.
Karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah menjadi sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum suatu sistem pengelolaan diterapkan.
Hasil koordinasi dengan BP Batam selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun langkah kebijakan pengelolaan limbah. ***
