oleh

Yasonna: TKA tak Lagi Bisa Masuk Indonesia

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, TKA yang datang sebagai bagian dari proyek strategi nasional tidak bisa lagi masuk Indonesia.

“Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategi nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Juli 2021 dilansir dari Infopublik.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM)

Perluasan Orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19.

Demikian, dalam Permenkumham tersebut disebutkan hanya orang asing yang masuk ke Indonesia boleh dan visa dinas, pemegang izin tinggal dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya, kata Yasonna.

Adapun Permenkumham ini sekaligus mengaktifkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di sisi lain, orang asing yang terlihat seperti dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait untuk masuk ke Tanah Air.

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tidak lepas dari kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 yang juga melibatkan staf Kemenlu dan Kementerian Perhubungan.

“Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya,” ujar Menkumham.

Kemenkumham, kata dia, juga akan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru.

Sebagai contoh, koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas. Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, juga harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19.

loading...

Komentar