DPRD Kota Palu pun telah mendorong Pemerintah Kota Palu untuk membangun komunikasi dan melakukan konsultasi langsung dengan kementerian terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai dasar hukum sekaligus memperjelas arah kebijakan pengelolaan pelabuhan.
Rico menginginkan persoalan pemindahan pelayanan kapal PELNI tidak berakhir dengan menempatkan masyarakat Pantoloan sebagai pihak yang menanggung dampak kebijakan. Pengembangan Pelabuhan Donggala, menurutnya, tetap perlu berjalan dengan mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini tumbuh di sekitar Pelabuhan Pantoloan. (Red)
BACA JUGA:
