Sengketa lahan peternakan masyarakat Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, mendapat perhatian DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Komisi I DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan yang melibatkan wilayah Desa Watutau dan Desa Wanga tersebut.
RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulteng, Kamis (1/10/2026), dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus, S.H., C.E.S., bersama sejumlah anggota komisi.
Pertemuan ini menjadi ruang bagi masyarakat Desa Wuasa untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi sekaligus mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari penyelesaian atas sengketa lahan peternakan tersebut.
Berdasarkan surat permohonan RDP yang diajukan Kelompok Masyarakat Desa Wuasa, persoalan tersebut berkaitan dengan aktivitas peternakan masyarakat Desa Wuasa di wilayah Desa Watutau dan Desa Wanga.
Masyarakat berharap sengketa yang belum terselesaikan itu mendapat kepastian penyelesaian secara adil, sehingga tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus, mengatakan pihaknya memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menjelaskan persoalan berdasarkan data dan fakta yang dimiliki.
“Melalui RDP, seluruh pihak terkait diberikan kesempatan menyampaikan data, fakta, serta pandangan masing-masing sebagai bahan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi sengketa lahan peternakan Wuasa ini,” kata Bartholomeus.
Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Di antaranya Pemerintah Kabupaten Poso, perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum, ATR/BPN Kanwil Sulawesi Tengah, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Poso.
Turut hadir Dinas Pertanian Kabupaten Poso, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Kabag Fasilitasi dan Persidangan, Ahmad Erwin, S.STP., M.Si., juga mengikuti pembahasan tersebut.
Keterlibatan instansi pertanahan, pemerintahan, hukum, dan pertanian diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan dari berbagai aspek, termasuk menyangkut status lahan dan kepentingan masyarakat yang terlibat dalam sengketa.
Komisi I DPRD Sulteng juga membuka ruang bagi setiap pihak untuk memberikan penjelasan secara proporsional sebagai bahan pembahasan dalam mencari penyelesaian sengketa lahan peternakan masyarakat Desa Wuasa. ***
