Pada tahun sebelumnya, pembiayaan ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 60 persen dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 40 persen. Untuk 2027, Wakil Gubernur mengusulkan komposisi baru, yakni 40 persen dari pemerintah provinsi dan 60 persen dari pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Reny, usulan tersebut mempertimbangkan pembagian beban anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi harus mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota, sedangkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota menanggung pembiayaan untuk wilayahnya sendiri.
Menanggapi usulan itu, Awaluddin menilai pembahasan bersama antarpemerintah daerah dan instansi terkait diperlukan agar perencanaan anggaran disusun secara matang dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., yang mewakili gubernur. Kegiatan ini diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, S.Sos., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. (Red)
