ARISE hadir untuk mendukung perubahan pendekatan tersebut. Sistem ini menggabungkan informasi mengenai risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal daerah.
Dalam sistem ARISE, sejumlah informasi seperti potensi bahaya atau hazard, aset dan masyarakat yang berada di wilayah berisiko atau exposure, serta tingkat kerentanan atau vulnerability diolah untuk memperkirakan potensi kerugian.
Hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintah daerah melihat risiko yang mungkin muncul dan menyiapkan langkah sebelum bencana terjadi. Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyusun rencana mitigasi, menyiapkan pembiayaan, hingga menentukan strategi pengalihan risiko.
Dengan adanya ARISE, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mencari sumber anggaran ketika bencana sudah terjadi. Daerah dapat mulai menghitung potensi risiko dan menyiapkan kebutuhan pembiayaan sejak tahap perencanaan.
ARISE juga dapat digunakan pemerintah pusat sebagai salah satu sumber data dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah (TKD). Informasi mengenai risiko bencana dan dampaknya terhadap fiskal dapat menjadi bahan dalam menyusun kebijakan yang mendukung ketahanan keuangan daerah.
Saat ini, ARISE mulai diterapkan melalui pilot project di Provinsi Bali. Sistem tersebut kemudian akan diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Ke depan, ARISE diharapkan dapat digunakan di seluruh provinsi di Indonesia. Perluasan tersebut akan dilakukan dengan memperkuat data, metode analisis, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan informasi risiko bencana.
Pengembangan ARISE dilakukan melalui kerja sama pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan. Selain Kementerian Keuangan, UNDRR, dan ITB, pengembangan sistem ini juga melibatkan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, serta United Nations Resident Coordinator Office.
Melalui ARISE, pemerintah ingin mendorong pemerintah daerah agar lebih siap menghadapi dampak bencana terhadap keuangan daerah. Dengan data dan perkiraan risiko yang lebih baik, daerah dapat menyiapkan mitigasi serta pembiayaan sebelum bencana terjadi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan ketika bencana terjadi. ***
