Anwar mengatakan perkembangan kejadian karhutla sebenarnya sempat meningkat pada awal tahun. Namun, jumlah kejadian kemudian menurun setelah dilakukan pemadaman dan penanganan bersama oleh pemerintah daerah serta aparat di lapangan.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin penurunan kasus tersebut membuat kewaspadaan berkurang. Sebab, perkembangan karhutla berkaitan erat dengan kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah.
Menurut Anwar, grafik kekeringan menunjukkan Agustus menjadi periode puncak. Pada waktu yang sama, kejadian kebakaran hutan dan lahan juga meningkat.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat September menjadi periode yang perlu mendapat perhatian. Anwar tidak ingin peningkatan karhutla pada Agustus kembali terjadi atau bahkan meningkat pada bulan berikutnya.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah juga belum membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan. Anwar meminta penanganan tetap berjalan karena beberapa daerah masih menghadapi kondisi kering.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, pencegahan menjadi langkah yang harus berjalan bersamaan dengan penanganan kebakaran. Pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antara pemerintah dan aparat di lapangan menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran meluas.
Rakor tersebut kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam. Pertemuan ini menjadi forum untuk menyatukan langkah penanganan karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat hadir dalam rakor, antara lain Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
