DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan hilirisasi industri dan pengelolaan sumber daya alam.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Baruga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arnila Hi. Moh. Ali. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi II Yus Mangun, SE, Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo, anggota DPRD, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah mendorong Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga menjadi daerah yang mampu mengelola dan mengolah hasil tambang serta komoditas lainnya. Langkah ini dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, meningkatkan PAD, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arnila Hi. Moh. Ali mengatakan seluruh pihak perlu memiliki visi yang sama agar potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Melalui rapat gabungan ini kita ingin menyatukan persepsi dan langkah seluruh pihak agar potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Arnila.
Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu cara agar kekayaan alam Sulawesi Tengah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah di dalam daerah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, mengatakan peningkatan investasi menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai pemerintah daerah dan seluruh OPD harus bekerja sama menciptakan iklim usaha yang sehat agar investor semakin tertarik menanamkan modal di Sulawesi Tengah.
“Komisi II akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian, serta optimalisasi penerimaan daerah agar potensi ekonomi Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, menegaskan sektor pertambangan harus dikelola secara baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai jual komoditas, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah,” jelas Dandy.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola sumber daya alam, meningkatkan investasi, dan mengoptimalkan PAD. Sinergi antara DPRD dan OPD diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah serta menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah. ***
