“Kita sudah diberikan anggaran yang cukup besar. Tolong dipergunakan dengan baik, tepat sasaran, dan seluruh perkembangan realisasinya segera dilaporkan untuk bahan evaluasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.
Dalam rapat itu terungkap, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) menjadi penerima dana dekonsentrasi terbesar kedua setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Cikasda menerima anggaran sekitar Rp17 miliar.
Kepala Dinas Cikasda, Andi Ruly Djanggola, menjelaskan bahwa anggaran tersebut hanya tercatat di dinasnya. Sementara pengelolaan anggaran berada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas irigasi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah dan realisasinya sudah mencapai sekitar 50 persen.
Sementara itu, Disnakertrans Sulawesi Tengah yang menerima dana pembantuan lebih dari Rp18 miliar masih mencatat realisasi nol persen hingga triwulan II.
Kepala Disnakertrans Sulteng, Muh. Syahrul Syam, menjelaskan keterlambatan terjadi karena adanya gangguan pada aplikasi milik kementerian yang digunakan dalam pelaksanaan program.
“Perbaikan aplikasi membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Saat ini sistem sudah kembali normal dan kami segera menjalankan seluruh program agar realisasi anggaran dapat meningkat,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan APBN 2026 yang tersebar di 17 OPD Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp55.555.233.000. Hingga triwulan II, realisasi anggaran baru mencapai Rp13.333.798.719 atau sekitar 25 persen.
