Rencana pelantikan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 28 Juni 2026, di Hotel Grand Sya, Kota Palu, menuai penolakan dari sejumlah alumni dan kader PMII.

Penolakan muncul setelah beredarnya draft kepengurusan yang mencantumkan nama Nanang Kosim dan Asni Karim. Sejumlah alumni menilai kedua nama tersebut bukan kader PMII karena diduga tidak pernah mengikuti proses kaderisasi formal seperti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), maupun Pelatihan Kader Lanjut (PKL).

Koordinator Aliansi Penyelamat Marwah IKA PMII Sulteng, Romansyah, menilai masuknya figur yang diduga non-kader ke dalam struktur kepengurusan telah melanggar aturan organisasi dan mencederai proses kaderisasi yang selama ini dijalankan PMII.

Baca Juga:PMII Sulteng Gelar Dialog Virtual: Islam dan Nasionalisme dalam Prespektif Sejarah

“Kader di bawah menjerit melihat kondisi ini. Bagaimana mungkin organisasi alumni PMII justru diisi oleh orang yang tidak pernah mengikuti proses kaderisasi. Kami menolak keras pelantikan tersebut,” kata Romansyah.

Menurutnya, IKA PMII merupakan wadah bagi alumni yang telah berproses di PMII. Karena itu, setiap pengurus seharusnya memiliki rekam jejak kaderisasi yang jelas.

Atas persoalan tersebut, sejumlah alumni senior, kader PMII, dan kelompok yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Marwah IKA PMII Sulteng mengeluarkan lima pernyataan sikap.

Mereka meminta pelantikan IKA PMII versi Fathan Subchi dibatalkan karena dianggap tidak memiliki legalitas yang sah. Selain itu, mereka juga menolak seluruh aktivitas yang mengatasnamakan IKA PMII di bawah kepemimpinan tersebut.

Aliansi juga mengecam Ketua dan Sekretaris yang dinilai memasukkan oknum non-kader ke dalam struktur kepengurusan. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan AD/ART organisasi dan merugikan kader yang telah mengikuti proses kaderisasi secara berjenjang.

Sementara itu, Radun dari IKA PMII Kabupaten Tojo Una-Una menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai organisasi.

“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi organisasi. Kami melihat ada persoalan serius yang harus segera dijelaskan kepada seluruh kader dan alumni PMII,” ujarnya.

Radun juga menyatakan bahwa kader dan alumni di tingkat akar rumput siap melakukan aksi penolakan apabila pelantikan tetap dilaksanakan tanpa penyelesaian terhadap persoalan yang dipermasalahkan.

“Jika pelantikan tetap dipaksakan, kami akan melakukan boikot sebagai bentuk upaya menjaga marwah organisasi,” tegasnya.

Polemik ini terus menjadi perhatian di kalangan alumni PMII Sulawesi Tengah. Sejumlah pihak berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi agar tidak menimbulkan perpecahan di tubuh IKA PMII.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua PW IKA PMII Sulteng Rahmawati dan Sekretaris Sahran Raden belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan masuknya figur yang diduga bukan kader PMII ke dalam struktur kepengurusan. (Alwi)