Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulteng di Gedung Pogombo, Kamis pagi (26/2), sebagai respons atas kenaikan inflasi pada Januari 2026.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, mengajak seluruh TPID kabupaten/kota untuk menyampaikan saran dan langkah konkret guna menekan laju inflasi yang kembali melampaui ambang batas.
Rapat yang digelar secara hybrid tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Reny sebagai forum konsolidasi daerah dalam menghadapi tekanan inflasi di awal tahun 2026.
Wagub Reny, mengatakan, inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 kembali bergerak naik dari ambang batas yang ditetapkan, setelah sebelumnya pada Desember 2025 berhasil ditekan hingga berada pada level toleransi 3,5 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi seluruh unsur TPID di kabupaten/kota agar segera mengambil langkah antisipatif sejak dini. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu hingga tekanan harga semakin meluas di masyarakat.
“Inflasi kita Januari ini kembali naik dari ambang batas. Ini harus menjadi perhatian bersama. Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” kata Wakil Gubernur Reny, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menjelaskan, perubahan cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi produksi pangan di Sulawesi Tengah. Dampaknya, sejumlah komoditas kategori volatile food mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut antara lain bawang, cabai, ikan laut, telur, dan beras.
Selain faktor produksi, Wakil Gubernur juga menyoroti perilaku konsumsi masyarakat yang dinilai turut memberi tekanan terhadap inflasi daerah. Ia menyebut kecenderungan masyarakat memborong emas dalam beberapa waktu terakhir ikut memengaruhi dinamika ekonomi di Sulawesi Tengah.
Di sisi lain, menjelang libur Idul Fitri, pemerintah daerah memprediksi akan terjadi kenaikan harga tiket transportasi yang berpotensi menjadi salah satu pemicu inflasi tambahan. Peningkatan pola konsumsi masyarakat pada periode Ramadan hingga Lebaran juga diperkirakan mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut, lanjutnya, memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia mendorong seluruh peserta Rakorda untuk aktif menyampaikan masukan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
