Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulteng di Gedung Pogombo, Kamis pagi (26/2), sebagai respons atas kenaikan inflasi pada Januari 2026.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, mengajak seluruh TPID kabupaten/kota untuk menyampaikan saran dan langkah konkret guna menekan laju inflasi yang kembali melampaui ambang batas.

Rapat yang digelar secara hybrid tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Reny sebagai forum konsolidasi daerah dalam menghadapi tekanan inflasi di awal tahun 2026.

Wagub Reny, mengatakan, inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 kembali bergerak naik dari ambang batas yang ditetapkan, setelah sebelumnya pada Desember 2025 berhasil ditekan hingga berada pada level toleransi 3,5 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi seluruh unsur TPID di kabupaten/kota agar segera mengambil langkah antisipatif sejak dini. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu hingga tekanan harga semakin meluas di masyarakat.

“Inflasi kita Januari ini kembali naik dari ambang batas. Ini harus menjadi perhatian bersama. Ayo kita cari tahu betul apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” kata Wakil Gubernur Reny, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menjelaskan, perubahan cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi produksi pangan di Sulawesi Tengah. Dampaknya, sejumlah komoditas kategori volatile food mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut antara lain bawang, cabai, ikan laut, telur, dan beras.

Selain faktor produksi, Wakil Gubernur juga menyoroti perilaku konsumsi masyarakat yang dinilai turut memberi tekanan terhadap inflasi daerah. Ia menyebut kecenderungan masyarakat memborong emas dalam beberapa waktu terakhir ikut memengaruhi dinamika ekonomi di Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, menjelang libur Idul Fitri, pemerintah daerah memprediksi akan terjadi kenaikan harga tiket transportasi yang berpotensi menjadi salah satu pemicu inflasi tambahan. Peningkatan pola konsumsi masyarakat pada periode Ramadan hingga Lebaran juga diperkirakan mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut, lanjutnya, memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia mendorong seluruh peserta Rakorda untuk aktif menyampaikan masukan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, mengatakan, dampak cuaca ekstrem tidak hanya dirasakan Sulawesi Tengah, tetapi juga sejumlah provinsi tetangga di kawasan Sulawesi. Gangguan produksi pangan di daerah tersebut menyebabkan kelangkaan stok dan peningkatan permintaan pasokan dari Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah produsen terdekat.

Menurut Irfan, peningkatan permintaan antar daerah tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan stok di dalam wilayah Sulawesi Tengah. Dengan arus keluar barang yang cukup tinggi, kondisi ini dapat menimbulkan kelangkaan pasokan di pasar lokal yang kemudian diikuti kenaikan harga.

“Kelangkaan stok di daerah tetangga akibat cuaca ekstrem mendorong peningkatan permintaan dari Sulawesi Tengah. Jika tidak diantisipasi, arus keluar barang yang tinggi bisa memicu kekurangan pasokan di dalam daerah dan berdampak pada kenaikan harga,” jelas Muhammad Irfan Sukarna.

Ia juga mengingatkan, periode libur panjang dan tradisi mudik menjelang Idul Fitri akan meningkatkan kebutuhan masyarakat secara signifikan. Lonjakan permintaan ini, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan dan distribusi yang lancar, dapat memperbesar tekanan inflasi.

Untuk itu, Bank Indonesia bersama TPID mendorong penajaman implementasi framework 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah.

Beberapa langkah konkret yang disarankan antara lain mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memantau harga dan stok barang, melaksanakan pasar murah di titik-titik strategis, serta mengoptimalkan neraca pangan daerah agar distribusi komoditas dapat dipantau secara berkala.

Selain itu, penguatan rantai distribusi dan perluasan kerja sama antar daerah juga dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap terjaga. Kerja sama tersebut dapat berupa perjanjian pasokan komoditas tertentu maupun koordinasi distribusi antar wilayah guna menghindari penumpukan atau kekurangan stok di satu daerah.

Irfan optimistis bahwa dengan koordinasi yang baik dan pelaksanaan strategi yang terukur, inflasi Sulawesi Tengah dapat kembali berada dalam rentang yang terkendali dalam waktu dekat.

“Harapan kami saat bulan Maret, inflasi Sulawesi Tengah lebih melandai,” ujarnya.

Rakorda TPID se-Sulawesi Tengah ini diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi bersama Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas, khususnya menjelang dan setelah Idul Fitri.

Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah menargetkan stabilitas harga dapat terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi dan tantangan cuaca yang masih berlangsung. ***