DPRD Sulteng Siap Sinkronkan APBD dengan Kebijakan Nasional
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Arus saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Arus menyampaikan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan nasional dapat berjalan efektif di daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, dukungan politik pembangunan dari DPRD menjadi faktor penting agar program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara konsisten dan selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah.
“Implementasi program prioritas Presiden di daerah membutuhkan dukungan politik pembangunan yang kuat dari DPRD. Kami berkomitmen memastikan kebijakan dan APBD daerah sejalan dengan agenda nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arus.
Rapat koordinasi nasional tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk unsur legislatif, untuk memperkuat sinergi kebijakan. Forum ini bertujuan memastikan seluruh program prioritas Presiden dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan mengenai pentingnya keselarasan langkah seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dari tingkat pusat hingga daerah. Presiden menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila terdapat konsistensi kebijakan, stabilitas politik, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan, pembangunan nasional membutuhkan koordinasi yang kuat antarlevel pemerintahan agar setiap program yang direncanakan mampu memberikan dampak nyata dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Presiden, peran pemerintah daerah dan DPRD sangat menentukan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan, terutama dalam konteks pelaksanaan di lapangan.
Ketua DPRD Sulawesi Tengah menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah sektor strategis perlu terus diperkuat, di antaranya pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Arus menegaskan, DPRD Sulawesi Tengah siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas politik daerah. Menurutnya, stabilitas politik menjadi prasyarat penting agar pelaksanaan program prioritas tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Ia juga menyampaikan, DPRD akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Hal ini mencakup penyusunan peraturan daerah, pembahasan APBD, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang bersumber dari kebijakan pusat maupun daerah.
Rapat koordinasi nasional ini dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran unsur legislatif daerah dinilai penting untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Melalui forum ini, pemerintah pusat juga membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai masukan terkait tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program prioritas. Dengan adanya koordinasi yang intensif, diharapkan kebijakan nasional dapat lebih adaptif terhadap kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.
Bagi Provinsi Sulawesi Tengah, partisipasi Ketua DPRD dalam rapat koordinasi nasional ini diharapkan dapat memperkuat peran daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, visi Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. ***
