Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 serta evaluasi target kinerja dan prioritas pembangunan tahun berjalan. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, di Ruang Baruga Gedung B Lantai 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi anggota Komisi III yakni Marthen Tibe, Takwin, Sadat Anwar Bihala, Alfiani Eliata Sallata, Dandy Adhi Prabowo, Ir. H. Musliman, MM, dan Royke W. Kaloh. Turut hadir pula pejabat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta perwakilan dari perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III.
Paragraf pembuka rapat difokuskan pada tujuan utama pelaksanaan RDP, yakni memastikan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, rapat ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja dan pelaksanaan program pada tahun berjalan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, perumahan, penataan ruang, dan pelayanan dasar lainnya yang berada dalam lingkup tugas Komisi III.
Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan capaian kinerja yang telah diraih hingga tahun berjalan, termasuk progres fisik dan keuangan dari program-program yang sedang dilaksanakan. Selain itu, perangkat daerah juga menyampaikan rencana strategis serta usulan program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026. Paparan ini menjadi bahan utama bagi Komisi III untuk melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap efektivitas program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan.
Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sejumlah masukan dan catatan penting terhadap paparan perangkat daerah. Masukan tersebut antara lain berkaitan dengan perlunya peningkatan efektivitas program agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Komisi III juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah, mengingat masih adanya kesenjangan infrastruktur dan pelayanan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
