Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, bertemu langsung dengan warga di enam titik wilayah Kota Palu dalam agenda reses masa persidangan III tahun ke-I anggaran 2025. Pertemuan dilakukan di Besusu Timur, Tanamodindi, Tondo, Silae, Palupi, dan Ujuna. Banyak tokoh masyarakat hadir, mulai dari ketua RW dan RT, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, hingga pengemudi ojek online yang datang membawa suara lingkungan masing-masing.

Di setiap tempat yang ia datangi, Arus menyampaikan rasa syukur bisa kembali berbicara dengan warga secara terbuka. Ia melihat reses sebagai ruang yang sederhana tetapi penting, karena di situlah suara warga terdengar tanpa protokol. Ia mengatakan, reses bukan sekadar agenda, melainkan cara untuk memastikan aspirasi tidak hanya berhenti pada laporan.

“Sebagai salah satu pimpinan DPRD Provinsi Sulteng, saya berkomitmen memperjuangkan kebutuhan rakyat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.” Kalimat itu ia ucapkan berulang, bukan untuk formalitas, tetapi untuk menegaskan maksud bahwa perjuangan kebijakan selalu berangkat dari suara warga yang ditemuinya di lapangan.

Arus memandang Kota Palu sebagai wilayah yang terus bergerak membangun kembali pondasinya setelah berbagai situasi yang pernah terjadi. Ia percaya kota ini memiliki daya tumbuh jika pemerintah, DPRD, dan masyarakat berjalan bersama.

“Dengan kerja sama pemerintah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, insya Allah kita bisa wujudkan Palu lebih maju dan sejahtera”, ujarnya.

Pertemuan-pertemuan tersebut berakhir dengan rasa saling memahami. Warga menyampaikan harapan, keluhan, dan kebutuhan dasar. Arus menutup dengan menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang terkumpul akan dibawa ke pembahasan kebijakan di tingkat provinsi.

“Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan kita demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu”, katanya.

Reses ini bukan hanya agenda rutin. Ia menjadi momen yang menjaga hubungan antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari warga. ***