Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muhamad Arus Abdul Karim, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, pada 5–7 Mei 2025.

Acara ini mempertemukan para ketua DPRD dan sekretaris dewan dari seluruh Indonesia dalam forum yang fokus pada penguatan peran lembaga legislatif daerah serta penyelarasan tata kelola pemerintahan dan penganggaran yang lebih adaptif. Kehadiran Muhamad Arus Abdul Karim mewakili komitmen Sulawesi Tengah untuk terlibat aktif dalam pengembangan sinergi nasional antardaerah.

Munas turut dihadiri Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Andi Bataralifu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024 Khoirudin. Hadir pula unsur Forkopimda Jawa Barat, para sekretaris daerah, serta para ketua dan sekretaris DPRD provinsi se-Indonesia.

Salah satu momen penting dalam Munas ini adalah pemilihan ketua ADPSI dan ketua ASDEPSI periode 2025–2029. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua ADPSI.

Dalam pidatonya, Buky menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga legislatif provinsi. Ia menyatakan ADPSI harus menjadi jembatan yang kokoh antara kepentingan daerah dan pusat. “Komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin dimenangkan tanpa komunikasi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menilai ADPSI harus berperan sebagai forum strategis, bukan sekadar ajang seremonial. Ia menyoroti pentingnya fleksibilitas regulasi penganggaran agar DPRD memiliki ruang manuver dalam merancang program yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia bahkan berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan penyesuaian regulasi tersebut.

Munas I ini tidak hanya mempertegas semangat kerja sama antarlembaga, tetapi juga memperlihatkan bahwa DPRD provinsi masih menjadi simpul penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang makin kompleks. ADPSI dan ASDEPSI diharapkan menjadi garda depan penguatan demokrasi substantif di daerah. ***