Program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu kini berada di bawah sorotan tajam DPRD Kota Palu. Hampir delapan bulan sejak uji coba dimulai pada Oktober 2024, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja operasional BRT yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas warga kota.

“Pengguna jasa transportasi massal itu dari hari ke hari justru menyusut. Padahal Pemkot setiap bulan menganggarkan Rp1,8 miliar untuk operasionalnya,” tegas Mutmainah, Selasa (20/5/2025).

Program BRT, hasil kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan mitra swasta PT Bagong, memang ditujukan untuk menjadi solusi transportasi publik yang terintegrasi dan efisien. Namun dalam praktiknya, Mutmainah menilai outcome-nya belum terasa. Sebaliknya, yang mencolok justru adalah besarnya alokasi anggaran: Rp17,12 miliar di tahun 2025, belum termasuk tambahan Rp5,6 miliar dari APBD Perubahan 2024.

“Apakah anggaran sebesar itu sebanding dengan layanan yang kita dapat? Apakah benar 24 bus dari 26 unit itu beroperasi setiap hari? Apa dasar flat cost-nya selalu Rp1,8 miliar per bulan?” tanyanya, meragukan akuntabilitas penganggaran.

Sebagai anggota Komisi C DPRD yang membidangi infrastruktur dan pelayanan publik, Mutmainah menilai transparansi dalam pengelolaan BRT sangat penting. Ia mendorong agar Pemkot melibatkan pihak independen dalam proses evaluasi operasional, agar pelaksanaan BRT bisa diukur secara objektif dan profesional.

“Kami minta Pemkot menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan manajemen pengawas untuk mengecek dan mengawasi operasional Trans Palu,” ujarnya.

Evaluasi oleh konsultan diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret: mulai dari kelayakan jumlah armada, efisiensi rute, skema subsidi, hingga keperluan realokasi anggaran jika diperlukan.

Mutmainah juga menyinggung konteks anggaran dalam cakupan yang lebih luas. Di saat pembiayaan program BRT menyedot miliaran rupiah per bulan, banyak sektor strategis lain justru masih minim perhatian: penanganan stunting, bantuan sosial, hingga pemulihan pasca bencana.

“Padahal masih banyak PR Pemkot yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal kebijakan daerah agar tidak jatuh menjadi proyek prestisius yang tidak berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program publik diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari besarnya anggaran atau jumlah armada semata.***